Nesiaverse.com – Ada perbedaan UMK, UMR dan UMR yang tidak diketahui oleh semua orang. Belakangan memang UMK. UMP dan UMR menjadi bahan perbincangan di masyarakat karena adanya kebijakan dalam kenaikan angka ketidak mode upah kerja itu.
Namun, kemenag tidak hanya istilah UMP yang familiar di telinga masyarakat, tapi juga dengan UMR dan UMK. Kemudian apakah perbedaan dari UMK, UMP dan UMR tersebut?
Tentunya hal ini akan menjadi salah satu informasi yang penting, baik untuk wawasan umum dan khususnya bagi kamu yang bersiap untuk memasuki dunia pekerjaan hingga bisnis.
Dengan mengetahui perbedaan ketiganya, maka mudah bagi kamu mengetahui pengaturan dan penggunaan dari UMK, UMP dan UMR tersebut. Sehingga kamu dapat mengikuti dan menyukai pembahasan jelasnya dalam artikel kami berikut ini.
Perbedaan UMK, UMP dan UMR
Mungkin tidak sedikit orang awam yang masih kebingungan mengenai perbedaan dari UMK, UMP dan UMR. Yang mana penyebutan UMR sendiri memang secara resmi digunakan setelah pemerintahan Orde Baru berlangsung.
Meskipun begitu UMP dan UMK adalah salah satu istilah yang juga secara resmi merupakan sebutan upah minimum. Namun, memang banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah dari UMR dalam penyebutan untuk upah minimum ini.
Kemudian apakah perbedaan dari UMK, UMP dan UMR ini? sebagai informasi, dalam penetapan upah minimum ini memang menjadi salah satu perdebatan khususnya di penghujung tahun. Maka, membahas upah minimum selalu diikuti oleh dinamika, baik di kalangan karyawan atau buruh hingga pelaku usaha.
Upah Minimum Kabupaten atau UMK, Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Upah Minimum Regional atau UMR merupakan standar dari upah minimum yang memang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya istilah UMR memang digunakan untuk menyebut upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun, semejak diberlakukan Keputusan menteri Tenaga Kejra dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, maka UMR tingkat I di ubah menjadi UMP, UMR tingka II menjadi UMK.
UMK, UMP dan UMR sendiri memiliki perbedaan dalam penetapan dan cangkupan wilayahnya. UMR s yang sekarang disebut dengan UMP berlaku di tingkat provinsi saja, temasku kabupaten dan kota di dalamnya.
Semnetara untuk penggunaan UMK ini hanya ebrlaku di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian UMP akan ditetapkan oleh gubernur, semnetara UMK sendiri ditetapkan oleh bupati atau walikota yang mana nantinya akan disahkan oleh gubernur secara langsung.
Selain itu perbedaan lainnya terletak pada besaran upah yang telah ditetapkan. UMP merupakan salah satu standar upah minimum yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan ketentuannya berlaku di kabupaten dan kota yang tercangkup di dalamnya.
Kemudian besaran dari UMP sendiri nantinya akan ditetapkan sesuai dengan standar setiap kabupaten atau kota yang tercakup. Hal ini akan dilihat melalui kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Sementara itu, UMK sendiri adalah standar minimum yang berlaku di tingkat kabupaten dan kota.
UMK atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota. UMP atau Upah Minimum Provinsi dan UMR atau Upah Minimum Regional merupakan aturan minum yang ada di Indonesia. Nah, ketiga istilah ini memiliki perbedaan berdasarkan pada penetapan, cangkupan wilayah hingga proses penggunaannya.
Nah, beirutk perbedaan UMK, UMP dan UMR yang harus kamu ketahui.
Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)
UMK merupakan istilah upah minimum yang berlaku pada tingkat kabupaten dan kota. UMK ini juga ditetapkan oleh bupati atau walikota yang kemudian disahkan oleh gubernur setempat.
UMK merupakan standar upah minimum yang telah ditetapkan untuk para pekerja atau karyawan yang tinggal di kabupaten atau kota yang telah memiliki syarat tertentu. Dan harus diberlakukan jika sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Selanjutnya, adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi. UMP sendiri berlaku pada tingkat kabupaten atau kota yang tercangkup di dalam provinsinya tersebut.
Kemudian besar dari UMP sendiri akan ditetapkan sesuai dengan standar setiap kabupaten atau kota. Karena hal ini akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan daerah yang berbeda-beda nantinya.
Upah Minimum Regional (UMR)
UMR atau upah minimum regional ini berlaku di tingkat provinsi, dan termasuk kabupaten atau kota di dalamnya. UMR sendiri penetapannya dilakukan oleh gubernur dan menjadi acuan pendapatan buruh di wilayah tersebut.
Namun, sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No. 226 Tahun 2000, maka istilah dari UMR ini digunakan hanya untuk menyebut upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten tersebut.
Dengan UMR di tingkat I yang kemudian diubah menjadi UMP, dan UMR di tingkat II yang diubah dengan sebutan UMK. Sehingga perbedaan dari ketiganya ini akan terlihat.
Penetapan dalam upah minumin sendiri dibagi menjadi
- Daerah yang telah memiliki upah minimum
- Kabupaten atau kota yang belum memiliki upah minimum, dan
- Daerah hasil pemekaran
Istilah UMR Tidak Digunakan Lagi
Kemudian, bagaimana dengan istilah UMR? Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang memang berlaku di tingkat provinsi dan termasuk kabupaten atau kota di dalamnya. amun, tentunya sekaligus menjawab pertanyaan kamu.
Bahwa, saat ini istilah dari UMR tidak lagi digunakan, dan kemudian berganti dengan istilah menjadi UMP untuk tingkat I yaitu provinsi dan UMK untuk tingkat II-nya.
Mana Yang Menjadi Acuan UMP atau UMK?
Kemudian dari penetapan tersebut, mana yang menjadi acuan UMP atau UMK? jika dalam suatu daerah memang telah diatur besar UMP dan UMK. Maka, manakah yang akan dijadikan acuan dalam penentuan besar upah karyawan di daerah tersebut? UMP atau UMK?
Nah, mengingat adanya penetapan UMK yang hanya dilakukan apabila hasil perhitungan UMK akan lebih tinggi dari UMP. Maka, berdasarakan Pasall 8 ayat (1) dan (2) Permenaker 18/2022 yang berbunyi jika :
- Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/ kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu
- Syarat tertentu pada ayat (1), yaitu :
- rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ebr angkutan selama 3 tahun terkait dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau
- nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.
Maka, dari penjualan diatas, dapat ditarik kesimpulan jika lingkup keberlakuan ketentuan dari penggunaan UMK lebih khusus dari penggunaan UMP. Kemudian ketetapan UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota.
Nah, demikian pembahasan mengenai beberapa perbedaan dari UMK, UMP dan UMR. Kini kamu sudah mengetahui perbedaan dari istilah tersebut, yang mana salah satunya bahkan sudah tidak digunakan lagi istilahnya.
Hal ini merupakan salah satu perhatian yang wajib kamu perhatikan, dan menjadi wawasan umum baik sebagai masyarakat biasa atau masyarakat yang juga merupakan pekerja atau pegawai suatu perusahaan, begitupun bagi pelaku usaha.
Comments are closed.